Perubahan era yang terjadi pada abad 21 dewasa ini, penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi hal yang mendesak untuk semua organisasi, baik dalam skala besar maupun menengah. Dalam hal ini, tidak dapat dibedakan antara perusahaan besar atau menengah sekalipun memiliki sebuah konsep GCG, meskipun dalam pelaksanaanya akan berbeda-beda. Penerapan GCG ini sendiri berkaitan dengan penyaluran atau distribusi dari kekuatan dan tanggung jawab, serta konsekuensi dan akuntabilitas pada performance atau pencapaian organisasi.
Steger dan Amann membedakan antara governance dari beberapa tipe organisasi yang berbeda, seperti keanggotaan dengan organisasi yang terpusat, dan perusahaan publik dengan. pribadi. Good Corporate Governance (GCG) berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan sistem ekonomi modern, dengan karakteristik dan speseifikasi tertentu, sebagai berikut:
1. Memiliki izin untuk beroperasi sebagai dasar dari sistem ekonomi modern: bertujuan untuk dapat bersaing dalam menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan yang bersedia untuk membayar. Dalam hal ini, bukan berarti organisasi dapat menghindari dampak sosial dan lingkungan sebagai efek samping dari aktivitas yang organisasi lakukan. Hal ini disesuaikan dengan aturan-aturan dari masyarakat sekitar dimana perusahaan itu berada.
2. Keuntungan (profit) adalah tolak ukur dari kesuksesan dan ketahanan hidup dari organisasi modern: Nilai tambah keuangan organisasi terdiri dari perebedaan antara biaya yang dikeluarkan dan pencapaian pendapatan organisasi.
3. Korporasi sebagai hirarki organisasi yang mungkin berbeda pada tingkatannya (seperti jumlah pegawai, wewenang, dan lainnya), tetapi selalu memiliki posisi puncak yang dapat teridentifikasi atau jelas.
4. Para pakar mengatakan bahwa dalam sebuah perusahaan didasarkan pada hak-hak atas kekayaannya, bukan pada asas demokrasi, seperti “one vote for one person”. (Steger, Urich & Wolfgang Amann, 2008:3)
Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu prinsip dasar dari sistem ini adalah semua orang memiliki tanggung jawab (responsible) dan dan mampu mempertanggung jawabkannya (accountable) pada keputusan yang mereka (institusi) ambil. Prinsip-prinsip ini lah yang dimaksudkan untuk menggaransikan pertanggung jawaban tersebut untuk menggunaka wewenang dan menghormati kepentingan orang lain. Singkatnya, menurut Steger dan Amann (2008:4) mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai:
“Corporate governance establishes clear structures regarding accountability, responsibility, and transperancy, at the head of the company and defines the role of boards and management”.
Dalam penerapannya, penggunaan yang efektif fan efisien untuk mewujudkan konsep Good Corporate Governance (GCG), setidaknya terdapat 5 pilar GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang kita biasa kita kenal dengan konsep TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness) (dalam anonymous 2015:5), konsep inilah yang nantinya akan banyak dibahas dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam suatu organisasi atau perusahaan. Secara singkat, menurut pendapat dan sejauh pemahaman saya mengenai konsep TARIF tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Transparency, konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan semakin berkembangnya teknologi dewasa ini, tidak menjadi suatu alasan bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk tidak dapat melakukan inisiatif untuk mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pegambilan keputusan atau kebijakan yang sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan.
2. Accountability, konsep ini diperlukan untuk melihat sejauhmana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi dan perusahaan. Dalam hal ini suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dalam konsep ini pula, organisasi dan perusahaan harus mampu menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh para pemangku kepentingan atas apa yang telah diperbuat dan hasil yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri.
3. Responsibility, konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, bukan hanya terbatas pada tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan antara atasan dengan bawahan, namun tanggung jawab organisasi atau perusahaan kepada para pemangku kepentingan hingga masyarakat sekitar. Sehingga dalam konsep ini, organisasi atau perusahaan harus mampu mempertanggung jawabkan segala hal yang bekaitan dengan aturan, hukum dan peraturan yang berlaku sebagai kontirbusi hubungan hierarki internal perusahaan, pemangku kepentingan, masyarakat serta stakeholders lainnya.
4. Indepedency, konsep ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi dan perusahaan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya. Dalam hal ini, organisasi atau perusahaan harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien dan mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai (values) yang ada pada organisasi atau perusahaan itu sendiri untuk dapat dijadikan unique point diantara organisasi dan perusahaan lainnya, sehingga mampu bersaing dalam bidang bisnis yang serupa.
5. Fairness, konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan stakeholders lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsinya masing-masing. Hakikatnya setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk organisasi atau perusahaan. Sehingga, konsep ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan atau sebagai motivasi bagi setiap bagian dari organisasi atau perusahaan, karena mereka akan memiliki rasa dan kesempatan yang sama dalam memberikan kontribusi kepada organisasi atau perusahaan, sehingga akan memacu setiap individu dalam berkompetisi untuk memberikan yang terbaik kepada organisasi atau perusahaan tersebut.
Bedasarkan penjelasan dari kelima konsep di atas, konsep ini sangat diperlukan bagi organisasi atau perusahaan dalam menerapkan konsep Good Corporate Governance (GCG), yang mana konsep ini dapat dijadikan sebagai standar pengukuran kesesuaian dan peyimpangan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Konsep ini juga dapat digunakan melihat sejauhmana organisasi atau perusahaan dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang tersedia dan dapat diinformasikan, dipertanggung jawabkan dan dapat dipertanyakan alokasinya kepada para pemangku kepentingan. Disamping itu, melalui konsep ini pula, dapat dilihat pula sejauhmana organisasi atau perusahaan mampu memberikan melakukan tata kelolanya sendiri dan tetap pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuan, dengan memperhatikan penyerataan kesempatan yang ada kepada seluruh bagian organisasi atau perusahaan yang disesuaikan pada porsi dan kemampuannya masing-masing.
Pembahasan
PENERAPAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA
Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), tidak terlepas dari budaya organisasi yang berlaku di dalam organisasi itu sendiri. Budaya menurut Schein (2010:5) adalah fenomena dinamis dalam kondisi “disini dan saat ini” dan sebuah latar belakang sturktur paksaan yang berpengaruh pada kelompok melalui beberapa cara. Budaya sendiri secara terus-menerus diterapkan dan tercipta oleh interaksi yang dilakukan kelompok dengan terbentuk oleh perilaku kelompok itu sendiri. Greertz (dalam Driskill & Brendton 2010: 8) berpendapat pada budaya organisasi terdiri dari jaringan yang signifikan yang terus dipintal oleh organisasi itu sendiri, serta dibangun melalui adanya interaksi.
Setiap organisasi memiliki cara-cara yang unik dari apa yang mereka lakukan. Hal ini sama halnya dengan budaya nasional maupun masyarakat, yang memiliki hal-hal yang unik,seperti Bahasa, benda-benda peninggalan sejarah, nilai-nilai, perayaan-perayaan, pahlawan-pahlawan, sejarah dan norma-norma, dan setiap organisasi juga memiliki hal unik yang berbeda-beda pula. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beragam jenis suku, ras, budaya dan etnis yang beragam telah terbentuk menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Segala kebudayaan nasional, lokal maupun asing sekalipun telah ada dan terbentuk bahkan sejak Indonesia belum merdeka pada tahun 1945. Budaya yang telah terbentuk itu kemudian terefleksikan pada budaya-budaya organisasi yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kesinambungan dan ketahanan dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja dan pada akhirnya meningkatkan nilai tambah bagi organisasi untuk kepentingan pihak-pihak di dalam organisasi itu sendiri.
Dengan dasar itu pula, maka dalam penerapan Good Corporate Governance(GCG) yang sesuai dengan budaya Indonesia harus pula mencakup 5 pilar dasar dari GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (dalam anonymous 2015:5), yaitu TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness) dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Transparency
Pada penerapannya sebagaimana dengan budaya yang berlaku di Indonesia, yang mana dalam hal ini governance sendiri terdiri dari 3 pilar yang memiliki kepentingan, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Untuk itu, dalam penerapannya, informasi-informasi yang berkaitan dengan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat wajib untuk dipenuhi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah di akses. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga tidak lagi dijadikan suatu alasan bagi ketiga pilar governance tersebut untuk tidak memiliki inisiatif dalam mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan, baik oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada para pemangku kepentingan yang disebabkan oleh keputusan atau kebijakan tersebut.
2. Accountability
Akuntabiltas sebagai bentuk pertanggung jawaban bagi organisasi kepada shareholders dan stakeholders agar pengelolaan organisasi dapat berjalan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan organisasi tanpa mengesampingkan kepentingan shareholder dan stakeholders tersebut. Hal ini tidak terbatas pada itu saja, namun juga memastikan setiap pegawai organisasi memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab serta perannya dalam organisasi dengan menerapkan sistem pengahargaan dan sanski secara objektif untuk menguji akuntabilitasnya.
Dalam penerapannya di Indonesia, konsep ini masih terkendala dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi, terutama untuk melakukan re-generasi kepada pegawai-pegawai baru untuk menggantikan posisi-posisi pegawai yang sudah semakin tua serta penerapan penghargaan dan sanksi yang belum jelas dan tepat dalam organisasi. Untuk itu, dalam penerapannya perlu dilakukan pelatihan atau seminar bagi pegawai baik di internal maupun eksternal perusahaan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan bidang pekerjaan pegawai dan statusnya dalam organisasi sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Serta melakukan uji akuntabilitas dengan melakukan pemberian penghargaan dan sanksi secara objektif kepada setiap pegawai.
3. Responsibility
Dalam penerapannya di Indonesia, konsep ini belum mampu diterapkan secara optimal oleh setiap organisasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penutupan bidang usaha yang disebabkan tidak memiliki izin operasi, serta menyalahi aturan perundang-undangan lainnya. Disamping itu, kesadaran dalam menjaga lingkungan akibat dampak kegiatan produksi atau kegiatan usaha lainnya belum dapat dipahami secara sadar dan merata oleh setiap pelaku usaha, yang mana dalam hal ini mereka harus mampu bertanggung jawab untuk meminimalisir dampak laingkungan yang akan dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat atau lingkungan sekitar di wilayah organisasi itu melakukan kegiatan usahanya.
Perbaikan yang dapat dilakukan agar menciptakan kesadaran setiap organisasi untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan adalah dengan memberikan aturan dan implementasi yang ketat, namun harus dibarengi dengan penyampaian informasi secara menyeluruh sesuai dengan konsep transparasi melalui penggunaan tekologi tertentu. Disamping itu, penerapan sanksi tegas sesuai dengan konsep akuntabilitas secara objektif kepada para pelaku usaha yang tidak dapat mengikuti aturan yang telah berlaku di suatu wilayah tertentu.
4. Independency
Dalam penerapannya di Indonesia, konsep kemandirian ini belum optimal karena dalam pengelolaan organisasi di Indonesia masih banyak dominasi dan dipengaruhi oleh bangsa asing di dalam organisasi-organisasi di Indonesia. Dalam konsep kemandirian yang baik untuk organisasi di Indonesia, proses pengambilan keputusan-keputusan seharusnya berdasarkan pada keputusan-keputusan yang tegas oleh bangsa Indonesia itu sendiri, namun tetap senantiasa objektif untuk mencapai kepentingan para shareholders dan stakeholders.
Perbaikan yang dadap dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berdaya saing dan memiliki pengaruh dalam menjalankan perannya dalam organisasi. Serta menguatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) milik bangsa Indonesia, yang diharapkan mampu menjadi pilar atau fondasi ekonomi yang kokoh untuk mencapai kemandirian bangsa Indonesia tanpa didominasi dan dipengaruhi oleh bangsa asing lainnya lagi.
5. Fairness
Dalam penerapannya di Indonesia, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya. Konsep kesetaraan dan kewajaran ini harus didukung oleh kemampuan dari segi pengetahuan, dan infrastruktur setiap pihak yang baik dan menunjang untuk mengakses informasi atau mengambil kesempatan untuk berkontribusi dalam sebuah organisasi. Kondisi aktualnya di Indonesia, di beberapa wilayah belum memiliki fasilitas dan infrastruktur yang sama dalam mengakses informasi-informasi terbaru. Disamping itu, dalam hal penyerapan tenaga kerja masih terdapat kesenjangan antara kesempatan kerja dengan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga jumlah calon tenaga kerja yang ada di Indonesia belum dapat terserap secara menyeluruh. Sebagai solusi masalah ini, yaitu dengan menguatkan lagi fondasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mampu berdaya saing dan berkualitas untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan di bidang-bidang tertentu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.
Blog Dongan Jesse Tondang 